Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2021

Pajak Parkir

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

NAMA, OBJEK, DAN SUMBER PAJAK; DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA PAJAK; TATA CARA PENETAPAN PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; KADALUWARSA; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; KEBERATAN DAN BANDING; KETENTUAN PEMERIKSAAN; INSTANSI PEMUNGUT; INSTANSI PEMUNGUTAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

29 September 2021

Tanggal Pengundangan

30 September 2021

Tanggal Berlaku

30 September 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 281

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 621 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA Nomor 04 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 281
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	a. Bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemda dalam pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. Bahwa dengan berlakunya UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama ketentuan pada BAB IV penetapan pada muatan yang diatur pada Perda tentang Pajak pada Pasal 95 ayat (1) pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. Bahwa mengacu pada Pasal 2 ayat (2) mengenai jenis pajak Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda yang ada sebelum berlakunya UU No 28 Th 2009 maka perlu segera disesuaikan; dan d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Th 1945; 2. UU No 9 Th 1967; 3. UU No 8 Th 1981; 4. UU No 7 Th 1983; 5. UU No 14 Th 2002; 6. UU No 3 Th 2003; 7. UU No 19 Th 1997; 8. UU No 14 Th 2002; 9. UU No 1 Th 2004; 10. UU No 15 Th 2004; 11. UU No 33 Th 2004; 12. UU No 28 Th 2009; 13. UU No 12 Th 2011; 14. UU No 23 Th 2014; 15. PP No 27 Th 1983; 16. PP No 14 Th 2005; 17. PP No 12 Th 2019; 18. PP No 38 Th 2007; 19. PP No 69 Th 2010; 20. PP No 91 Th 2010; dan 21. Permendagri No 80 Th 2015. NAMA, OBJEK, DAN SUMBER PAJAK; DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA PAJAK; TATA CARA PENETAPAN PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; KADALUWARSA; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; KEBERATAN DAN BANDING; KETENTUAN PEMERIKSAAN; INSTANSI PEMUNGUT; INSTANSI PEMUNGUTAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521