Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2018

Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. pengungkapan kerugian negara; b. penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara; c. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; d. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga; dan e. kadaluwarsa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

23 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

24 Juli 2018

Tanggal Berlaku

24 Juli 2018

Sumber

LD.2018/No.444

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 256 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No.48 Tahun 2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara-Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kerugian Negara/Daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, LD.2018/No.444

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu dilakukan pengaturan penyelesaian kerugian negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
a. pengungkapan kerugian negara; b. penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara; c. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; d. penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga; dan e. kadaluwarsa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521