Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 1 Tahun 2014

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna 2/1/2014

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUO DAN TUJUAN SERTA KEDUDUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB V URAIAN TUGAS BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna 2/1/2014

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

02 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 1, LL 12 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 361 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 01 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2014 /No. 1, LL 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna 2/1/2014

ABSTRAK:

a . bahwa pasal 14 dan pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Femerintah mewajibkan setiap Kementrian/Lembaga/Oaerah/lnstitusi Lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) ; b. bahwa untuk menjamin transparansi, persaingan sehat dan akuntabiltas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi, efektif dan efisien sesuai dengan tata nilai pengadaan dibentuk Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Barnng/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu rnenetapkan peraturan bupaii Muna tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) · Barang/Jasa · Pemerintah Kahupaten Muna ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan .Usaha Tidak Sehat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33); 3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 5. Undang-Undang Norn or 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ; 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66); 7 . Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) Sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) ; 8 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reput>lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9 . Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58) ; 10 . Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) 11. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemb i naan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) ; 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rep ublik lnc;tonesia Tahun 2007 Nomor 89 ; · , 1 7 . Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Leinbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 18 . Peraturan Presiden Namer 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kal i diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ; 20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be l anja Negara ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Penge/o/aan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali d i ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 22 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah ; 23. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentanq Unit Layanan Pengadaan;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUO DAN TUJUAN SERTA KEDUDUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB V URAIAN TUGAS BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521