Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 60 Tahun 2019

Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. pengertian, ruang lingkup, prinsip, tujuan dan sasaran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS); b. penyaluran, pengambilan dan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS); dan c. larangan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

01 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2019

Sumber

BD.2019/No.527

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 287 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No.60 Tahun 2019 ttg Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK-RA, SD-MI, SMP-MTs Kab. Katingan TA 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Dana Bantuan Operasional Sekolah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2019/No.527

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendamping Dana Bantuan Operasional Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Ketentuan Pasal 1, Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap penggunaan anggaran untuk masing-masing satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa ruang lingkup pembiayaan pendamping dana bantuan operasional sekolah berdasarkan sumber dana alokasi umum dan dana daerah lain yang terbagi menjadi 3 (tiga) objek belanja yaitu honorarium pengelola dana bos, belanja barang dana bos sehingga perlu untuk dilakukan perubahan dan Peraturan Bupati dimaksud telah sering mengalami perubahan perlu untuk disusun kembali dalam naskah sesuai perubahan yang telah dilakukan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
a. pengertian, ruang lingkup, prinsip, tujuan dan sasaran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS); b. penyaluran, pengambilan dan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS); dan c. larangan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521