Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian TPP, waktu kerja, rekam kehadiran, pelanggaran waktu kerja, penilaian prestasi pegawai, pembayaran TPP, tata cara pembayaran TPP, pengurangan TPP, pemberhentian TPP, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muara Enim

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Muara Enim

Tanggal Penetapan

01 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2021

Tanggal Berlaku

01 Februari 2021

Sumber

BD.2021/No.7

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bidang

Halaman ini telah diakses 3129 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Muara Enim No 7 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tambahan-penghasilan-pegawai

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/548/SJ, tanggal 29 Januari 2021, hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian TPP, waktu kerja, rekam kehadiran, pelanggaran waktu kerja, penilaian prestasi pegawai, pembayaran TPP, tata cara pembayaran TPP, pengurangan TPP, pemberhentian TPP, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
12 hlm, Lampiran: 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT