tarif
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. 2013 /No. 12, LL 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Serta Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan Yang Menyebrang Dalam Wilayah Kabupaten Muna
ABSTRAK: |
- a. bahwa untuk menjamin ketancaran petayanan jasa a ;n
penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan cay 3)i
masyarakat dan ketangsungan hidup usaha, pertu adanya pen aar if
Angkutan Penyeberangan dan Jasa Pemetiharaan De gi
Kendaraan Yang Menyeberang Lintas Kecamatan Da! h
Kabupaten Muna;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjamin n
kewajiban pemakai jasa angkutan pertu diambi! langkah h
penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pet ; * n
wajib kecetakaan penumpang ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud paria a
dan b, maka pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna .
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuka i i-
daerah Tingkat !t di Sutawesi (Lembaran Negara Repubii a
Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubi a
Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana P eran - n
Wajib Kecetakaan Penumpang (Lembaran Negara Repubii'r : a
Tahun 1964 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Ra ; ik tndonesia Nomor 2720);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N^g a (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tam s n Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 1 & h
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor : Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor ^ ?) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang ur d g
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-undang f o nr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N ; a Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N K a Repubtik tndonesia Nomor 4844 ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke t i n
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L em bar? ' a
Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambaha- n
Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembaru an
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repubiik !nd - iia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repub ^ ! ' ia
Nomor 5234 ;
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentar ^ 3n
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 '
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 48^E
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ' ; 3n
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia h 15
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone?^ or 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P em be i a- in
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ' - <n
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negcr iik
tndonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Ne<i ik
tndonesia Nomor 4 7 3 7 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedcr ta Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 ig Mekanisme Penetapan Tarif dan Formuta Perhitungan Tarif A i; < an Penyeberangan ;
12. Keputusan Gubemur Sutawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 200! ig Lokasi dan Lintasan Petabuhan Penyeberangan serta Teknik ' < m Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 ig Penyidik Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Daerah Tahur 32 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 x n ig Retribusi Petayanan Kepetabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten iv ia Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten M ia Nomor 09).
- BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN TARIF
BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
- 5
|