Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PANITIA PEMILIHAN, PENCALONAN KEPALA DESA DAN PEMILIH BAB III PEMILIHAN, PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB V PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

19 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2013 /No. 11, LL 10 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 912 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 11 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. 2013 /No. 11, LL 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 tentang Desa, maka satah satu materi muatan yang diatur datam peraturan daerah dimaksud adatah Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepata Desa, yang pertu ditindak tanjuti dengan Peraturan Bupati; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, diatas maka perlu membentuk peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Petaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat tt di Sulawesi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437 sebagaimana tetah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4439); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Oesa (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4588); 9. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Petaksanaan dan Penyesuaian Peristitahan datam Peyetenggaraan Pemerintahan Desa dan Keturahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah Sebagaimana tetaj diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Datam negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Datam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Desa BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PANITIA PEMILIHAN, PENCALONAN KEPALA DESA DAN PEMILIH BAB III PEMILIHAN, PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB V PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521