Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 7 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM BAB V PENYEDERHANAAN PELAYANAN BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB VIII PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAB IX JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA BAB X MEKANISME MEMPEROLEH IZIN BAB XI MEKANISME PELAYANAN BAB XII MEKANISME KOORDINASI TIM TEKNIS, UNIT REAKSI CEPAT(URC)/SKPD TEKNIS BAB XIII MODEL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAB XIV PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

15 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2013 /No. 7, LL 18 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 357 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 07 Tahun 2013 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2013 /No. 7, LL 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna
ABSTRAK:	: a. bahwa datam rangka meningkatkan kuatitas petayanan pubtik dan memberikan akses yang i ibih tuas kepada masyarakat pertu diiakukan penyeienggaraan petayanan perizinan terpadu ^atu pintu dan penanaman moda); b. bahwa penyetenggaraan petayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk mewujudkan peiay^ nan yang cepat, tepat, mudah, transparan terjangkau dan terukur; c. bahwa datam rangka menarik penanam modal dan meningkatkan pertu mbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dipertukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Ting r i di Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lf ^ ran Negara Repubtik tndonesia Nomor 1822) ; 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Nr ara Repubtik tndonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik ir t sia Nomor 3041) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 197? mg Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 1999 ^ r 69 Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3890); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 200^ tentang Pemerintahan Daerah (Lembara i N ara Repubtik 'ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik !n i r sia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kati ter3khir dengan Undang - undang Ncm^ 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4844) ; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer^tah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomo; 26, tamabahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 25Tahun 2007 tertang Penanaman Modat (Lembaran Ne-ara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tamabahan Lembaran Negara RepubtiK )ndcn ;sia Nomor 4724); 6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peiayanan Pubtik (Lembaran Negara Rep blik tndonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Repubtit tndonesia Ncr.or 5038); 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tfntang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan h i an Negara Repubtik tndonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentano Pedoman Penyususnan dan Pene apan standar Petayanan Minimat (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone sia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengatasan penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan sitara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten'Kota (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara repubtik tndonesia Nomor 4737) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lem taran Negara Repubtik tndonesia T3hun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara 3 ubti! tndonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perizinan Terpadu Satu h n dar Penanaman Modat; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 t itann Pedoman Penyusunan Standar Petayanan Publik. 14. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyeiengc raan Pelayanan Perizinan Terpaadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Per itaan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Petayanan Perizinan Terpadu di Daerah ; 17. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dir as di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Kepata Badan Koordinasi Penanaman Modat Nasiona) Tahun 2009 = itann Penyetenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; 20. Intruksi Menteri daiam Negeri Repubtik Indones'a Nomor 570/3203/SJ Tentang Pnrc atari Pemberian tzin dan Non Izin Berusaha; 21. Surat Menteri Datam Negeri Repubtik tndonesia Nomor 061/3023/SJ Tanggal 9 Agustui 2012 tentang Percepatan Petimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di r erah kepada Lembaga PTSP; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM BAB V PENYEDERHANAAN PELAYANAN BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB VIII PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN BAB IX JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA BAB X MEKANISME MEMPEROLEH IZIN BAB XI MEKANISME PELAYANAN BAB XII MEKANISME KOORDINASI TIM TEKNIS, UNIT REAKSI CEPAT(URC)/SKPD TEKNIS BAB XIII MODEL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAB XIV PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521