Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik merupakan acuan untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah serta pemeringkatan, penghargaan dan sanksi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

04 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2018

Tanggal Berlaku

04 Desember 2018

Sumber

BD.2018 NO.42

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD. Perwali No.42 Th.2018 Ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI No. 9 Tahun 2016

penilaian kinerja-pedoman
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD.2018 NO.42
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	a.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda; b. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundangundangaan saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PERMEN PAN & RB No. 17 Tahun 2017; PERDA No. 9 Tahun 2013. Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik merupakan acuan untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintah serta pemeringkatan, penghargaan dan sanksi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018. mencabut PERWALI No. 9 Tahun 2016 3 hlm. 12 lamp

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2018

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT