Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Ketiga Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Keempat Mekanisme Penyaluaran Dan Pencairan Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan Bagian Keenam Sanksi Bagian Ketujuh Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

14 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2014

Tanggal Berlaku

14 Februari 2014

Sumber

BD.2014 / NO.6

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 597 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 06 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2014 / NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat · Desa dan percepatan pernbanqunan di Desa serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparat Desa dan Masyarakat Desa dalam mendukung jalannya proses P.emerintahan di Desa. Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan Program bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa Definitif Se-Kabupaten Konawe Tahun 2014; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mewujudkan tertib Administrasi dalam penye.Jenggaraan pemerintahan dibidang keuangan khususnya Alokasi Dana Oesa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa (ADD) · Tahun Anggaran 2014 sebagai aturan pelaksanaannya; c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4493) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang :;.;;. Pembendahaam. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata cara dan Persyaratan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 ); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 T ahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 •. Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 T ahun 2007 tentang Ped om an Pengelolaan Keuangan Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 T ahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2009); 19. Peraturan Daerah f<abupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 159); Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Ketiga Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian Keempat Mekanisme Penyaluaran Dan Pencairan Bagian Kelima Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan Bagian Keenam Sanksi Bagian Ketujuh Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521