PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya. Pembiayaan tersebut berasal dari: a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kota dan Dana Kelurahan; c. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; d. dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan Daerah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).