Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Nama, Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak; 2. Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak; 5. Masa Pajak Penerangan Jalan; 6. Jatuh Tempo Pajak Terutang; 7. Tata Cara Pemungutan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Pemeriksaan dan Pembukuan; 10. Tata Cara Penagihan Pajak; 11. Pengurangan dan Keringanan Pajak; 12. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 13. Keberatan dsn Banding; 14. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Tata Cara Pengawasan; dan 16. Kadaluarsa;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD.2019/NO.27

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 321 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Barito Timur No 27 Th 2019 Ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu di berdaya gunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; 1. Nama, Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak; 2. Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak; 5. Masa Pajak Penerangan Jalan; 6. Jatuh Tempo Pajak Terutang; 7. Tata Cara Pemungutan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Pemeriksaan dan Pembukuan; 10. Tata Cara Penagihan Pajak; 11. Pengurangan dan Keringanan Pajak; 12. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 13. Keberatan dsn Banding; 14. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Tata Cara Pengawasan; dan 16. Kadaluarsa;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. 39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT