Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 26 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Nama, Objek, dan Subjek Pajak; 2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 3. Pemungutan Pajak; 4. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; 5. Tata Cara Pengawasan; 6. Tata Cara Penagihan Pajak; 7. Pengurangan dan Keringanan Pajak; 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluarsa; 9. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 10. Keberatan dan Banding; 11. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan 12. Pemeriksaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD.2019/NO.26

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 356 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab Barito Timur No 26 Th 2019 Ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pemungutan pajak air tanah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2O7/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 1. Nama, Objek, dan Subjek Pajak; 2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 3. Pemungutan Pajak; 4. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak; 5. Tata Cara Pengawasan; 6. Tata Cara Penagihan Pajak; 7. Pengurangan dan Keringanan Pajak; 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluarsa; 9. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; 10. Keberatan dan Banding; 11. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan 12. Pemeriksaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. 44

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 26 Tahun 2019

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT