Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 40 Tahun 2012

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB BAB IV FASILITASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 40 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

26 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

26 Desember 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2012 /No. 40, LL 9 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 472 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.40 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sistem
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2012 /No. 40, LL 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kabupaten Muna
ABSTRAK:	a. bahw a dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Kab M una N om or 12 Tahu 2012 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan ( BPHTB ) m erupakan kewenangan Daerah Kab Muna, maka dipandang perlu m enetapkan Peraturan Bupst tentang sistem dan Prosedur Pem ungutan Bea Peroleha i Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Muna; b. bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimakst d atas, m aka perlu ditetapkankan dengan Peraturan Bupati Muna. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesai (Lem baran Nega ^ 1959 N om or 74, tam bahan Lembaran Negara N om or 1822); 2. Undang-Undang Nom or 5 Tahun 1960 tentang P e ra n Pokok-pokok Agraria (Lem baran Negara Tahun 1960 N c tam bahan Lembaran Negara 2043); 3. Undang-Undang N om or 8 Tahun 1981 tentang H ukum Negara (Lem baran Negara Tahun 1981 N om or 76, tam bahan Negara N om or 3029); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagi! dengan dengan Surat (Lem baran Negara Tahun 1997 N in Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3009) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nom or 19 Tahun 2000 (Lembaran Tahun 2000 N om or 129, tam bahan Lembaran Negara 4048); 5. Undang-Undang N om or 14 Tahun 2002 tentang P engadibi (Lem baran Negara Tahun 2002 tahun 27, tam bahan t e Negara N om or 4159); 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom T am bahan Lembaran Negara R epublik Indonesia 4 2 8 7 ); 7. Undang - Undang N om or 1 Tahun 2004 tentang Perbenda Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia N om or 4355); 8. Undang - undang N om or 15 Tahun 2004 Tentang Peme Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lemh3 * - Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan I f ? Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang - und ang N om or 32 Tahun 2004 tentang P e m e rm t'h a n Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N m or 125, Tam bahan Lembaran Negara N om or 4437) sebagaMis' !ah beberapa kali diubah terakhir dengan und ang - u n d a rg ^ 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang - u; r ior 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lembar;?n ars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lem an Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak D^erai ian Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Ta iu 09 Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indone i or 5049); 11. Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang f e ar peraturan Perundang-Undangan (Lem baran Negara ak Indonesia tah un 2011 Nomor 82, tam bahan lem barar ars Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah N om or 58 tah u n 2005 tentang P e ig i! aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu i 05 Nom or 140, T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia io r 4578); 13. Peraturan Pem erintah N om or 91 Tahun 2010 tentang eni -lak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibay.-r ^ Uri oleh W ajib pajak (Lem baran Negara Republik Indonesia tanu d 0 n o m o r 153 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia ! io r 5 1 7 9 ); 14. Peraturan Menteri Keuangan N om or 147 /P M K .07/2010 tentang Badan atau perw akilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah d a n /a ta u Bangunan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006 : ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te!sh i ah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahur V " an terakhir diubah dengan Peraturan Menteri D alam Ncgc i ! i 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri N om or 55 Tahun 2008 iei. 3 s ata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertangg i ii an Bendahara serta penyampainya; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 f - ?ta Naskah Dinas dan lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2 ) Pem bentukan p roduk H ukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pc c ok Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten M una N om or 12 Tahun 2 0 ng Urusan Pem erintah Daerah Kabupaten Muna; 21. Peraturan Daerah Kabupaten M una N om or 12 tahun 201 ng Pajak Daerah ,Pem ungutan Bea Perolehan Hak atas T an Bangunan ( BPHBT); 22. Peraturan Daerah Kabupaten M una Nomor 04 Tahun 201 ; ng Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten M una N om or 15 ! un 2007 tentang Pem bentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten k BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB BAB IV FASILITASI BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521