PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan: a. tahap I berupa: 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; c. tahap III berupa: 1. peraturan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. peraturan Desa mengenai APBDes; 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 500/0(lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.