pungutan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2012 /No. 21, LL 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pungutan Jasa Penumpang Pesawat Udara Dan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Sugimanuru Muna
ABSTRAK: |
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Bandar Udara Sugimanuru Muna, maka dipandang perlu dilakukan pungutan jasa penumpang pesawat udara dan jasa parkir kendaraan bermotor;
b. bahwa disamping penyelenggaraan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan daiam Kawasan Bandar Udara Sugimanuru Muna ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada; huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); j
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan! Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 5 6 ); :
9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,9 Nomor 96, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia j Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); {
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
16. Keputusan Menteri Pertiubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 jtentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 2 2 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 08)
- BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA
BAB III JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PUNGUTAN JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA
BAB IV PEMUNGUT RETRIBUSI
BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
- 5
|