Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 21 Tahun 2012

Pungutan Jasa Penumpang Pesawat Udara Dan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Sugimanuru Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA BAB III JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PUNGUTAN JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA BAB IV PEMUNGUT RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pungutan Jasa Penumpang Pesawat Udara Dan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Sugimanuru Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

15 Agustus 2012

Tanggal Pengundangan

15 Agustus 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2012 /No. 21, LL 5 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 389 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.21 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pungutan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2012 /No. 21, LL 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pungutan Jasa Penumpang Pesawat Udara Dan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Di Bandar Udara Sugimanuru Muna
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Bandar Udara Sugimanuru Muna, maka dipandang perlu dilakukan pungutan jasa penumpang pesawat udara dan jasa parkir kendaraan bermotor; b. bahwa disamping penyelenggaraan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan daiam Kawasan Bandar Udara Sugimanuru Muna ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada; huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna. 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); j 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan! Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ; 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 9 5 6 ); : 9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,9 Nomor 96, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 10. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia j Nomor 5049); 11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); { 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 16. Keputusan Menteri Pertiubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 jtentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 2 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 08) BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA BAB III JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PUNGUTAN JASA PARKIR DI BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA BAB IV PEMUNGUT RETRIBUSI BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521