Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 20 Tahun 2012

Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA BAB III PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2012 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

02 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2012 /No. 12, LL 4 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 425 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.20 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ATURAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2012 /No. 12, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengefektifkan operasional Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nom or 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan pelaksanaannya; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dilakukan un tuk m endapatkan kepastian hukum terhad ap pungutan/sum bangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Muna; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati Muna.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pem bentukan D aerah-daerah T ingka t II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nom or 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 1822); 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lem baran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tam bahan Lembaran Negara R epublik Nom or 3209); 3. Undang-undang Nom or 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia Tahun 2003 N om or 47, Tam bahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 4355); j 4. Undang-undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan j Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaim ana telah diubah te ra k h ir dengan Undang-undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A tas Undang-undang Nom or 32 Tahun 2004 ten tan g Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4844); 5. Undang-undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan P^rundang-undangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tam bahan Lembaran N egara R ep ublik Indonesia N om or 5234); 6. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 6 Tahun 2006 ten tan g Pengelolaaa Barang Milik Negara/Daerah (Lem baran Negara R epublik Tahun 2006 i N om or 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 3 Tahun 1978 ten tan g Penerim aan Sumbagan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 54 Tahun 2009 T entang T a ta Naskah Dinas di Lingkungan Pem erintah Daerah; 9. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 53 Tahun 2011 tentan g Pembentukkan P roduk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nom or 11 Tahun 1997 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUMBANGAN PIHAK KETIGA BAB III PEROLEHAN SUMBANGAN DAN PENGELOLAANNYA BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521