Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK PAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pelaksanaan Sitem Online Pajak Daerah meliputi: a. Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak; b. Sistem Online pelaporan transaksi; c. Sistem Online SPTPD; d. Sistern Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah; e. Sistcm Online Pajak Terintegrasi; dan f. Tata cera pengenaan sanksi administratif. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan Sistem Online.Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP melaksankan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem Online perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK PAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2021

Sumber

BD.2020 NO.29

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 323 kali

FILE-FILE PERATURAN

2020PBKUTAITIMUR029.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak-sistem online-pedoman

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020 NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK PAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung tercapainya tingkat efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dalam penerapan standar pelayanan publik; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat danj atau Wajib Pajak untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara Online dan terintegrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.16 Tahun 2009; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.82 Tahun 2012; PP NO.55 Tahun 2016
Ruang lingkup pelaksanaan Sitem Online Pajak Daerah meliputi: a. Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak; b. Sistem Online pelaporan transaksi; c. Sistem Online SPTPD; d. Sistern Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah; e. Sistcm Online Pajak Terintegrasi; dan f. Tata cera pengenaan sanksi administratif. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan Sistem Online.Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP melaksankan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem Online perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK PAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT