Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017

KEBIJAKAN AKUNTANSI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan b. Kebijakan Akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual SAP. Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, Entitas pelaporan wajib menyusun: a. laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri atas: 1. IRA; 2. neraca; 3. laporan arus kas; 4. laporan operasional; 5. laporan perubahan ekuitas; 6. laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan 7. catatan atas laporan keuangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

20 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

20 Desember 2017

Tanggal Berlaku

20 Desember 2017

Sumber

BD.2017 NO.36

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 369 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali NO.36 Tahu 2017 ttg Kebijakan Akuntansi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Perwali NO.11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kebijakan akuntansi

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2017 NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai Iagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.12 Tahun 2011; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO. 71 Tahun 2010; Permendagri NO.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri NO.21 Tahun 2011; Permendagri NO.64 Tahun 2013
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan b. Kebijakan Akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual SAP. Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, Entitas pelaporan wajib menyusun: a. laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri atas: 1. IRA; 2. neraca; 3. laporan arus kas; 4. laporan operasional; 5. laporan perubahan ekuitas; 6. laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan 7. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Mencabut Perwali Nomor 11 Tahun 2014
6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017

KEBIJAKAN AKUNTANSI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT