Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2020

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kriteria Pasar Rakyat meliputi: a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. transaksi dilakukan secara tawar menawar melalui tunai dan non tunai; c. kios dan los beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. Pasar Rakyat dikelola oleh UPTD Pasar pada Dinas.Selain UPTD Pasar Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.Pihak ketiga wajib berbadan hukum.Pedagang wajib memiliki SPSTB. SPSTB diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan kios/los.Pemegang SPSTB mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa SPSTB berakhir.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2020

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2020

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2020

Sumber

BD.2020 NO.27

Subjek

PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 416 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No.27 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PASAR RAKYAT-PENGELOLAAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2020 NO.27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

ABSTRAK:

a. bahw a u n tu k mendorong agar pasar rakyat dapat tum buh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling m em perkuat dan saling m enguntungkan serta m am pu berkompetisi dan berdaya saing dengan p u sat perbelanjaan dan toko modern atau swalayan diperlukan pengelolaan dan penataan pasar rakyat secara profesional; b. bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud dalam h u ru f a perlu m enetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; Perpres NO.112 Tahun 2007; Permendagri NO.20 Tahun 2012
Kriteria Pasar Rakyat meliputi: a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; b. transaksi dilakukan secara tawar menawar melalui tunai dan non tunai; c. kios dan los beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. Pasar Rakyat dikelola oleh UPTD Pasar pada Dinas.Selain UPTD Pasar Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.Pihak ketiga wajib berbadan hukum.Pedagang wajib memiliki SPSTB. SPSTB diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pelunasan biaya pemanfaatan kios/los.Pemegang SPSTB mengajukan permohonan perpanjangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa SPSTB berakhir.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521