Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan SPOPD ke BPPDRD dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.SPOPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa dengan melampirkan: a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Penanggung Jawab; b. fotokopi akte pendirian Badan; c. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha; d. fotokopi surat izin usaha; dan e. surat kuasa disertai fotokopi identitas diri Penerima Kuasa apabila Wajib Pajak/Penanggung Jawab berhalangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

01 September 2020

Tanggal Berlaku

01 September 2020

Sumber

BD.2021 NO.24

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No.24 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak mineral bukan logam dan batuan-peraturan pelaksanaan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2021 NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran usaha atau objek pajak dan pelaporan pengolahan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.9 Tahun 2010
Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak dengan menggunakan SPOPD ke BPPDRD dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.SPOPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Jawab/Penerima Kuasa dengan melampirkan: a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Penanggung Jawab; b. fotokopi akte pendirian Badan; c. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha; d. fotokopi surat izin usaha; dan e. surat kuasa disertai fotokopi identitas diri Penerima Kuasa apabila Wajib Pajak/Penanggung Jawab berhalangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Mengatur Perwali Tentang Masa Pajak
31 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521