Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2020

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jenis Pajak yang dibebaskan meliputi: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak reklame; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak parkir; h. Pajak air tan ah; i. Pajak sarang burung walet; dan j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Permohonan pembebasan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembebasan Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala BPPDRD. Pemberian pembebasan Pajak tidak dapat dilakukan bersamaan dalam 1 (satu) masa Pajak.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

22 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

23 Juni 2020

Tanggal Berlaku

23 Juni 2020

Sumber

BD.2020 NO.18

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 457 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No.18 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pembebasan pajak-pemberian
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2020 NO.18
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Daerah; UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERDA No. 4 tahun 2010; PERDA No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 4 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2010; PERDA No. 7 Tahun 2010; PERDA No. 8 Tahun 2010; PERDA No. 9 Tahun 2010; PERDA No. 10 Tahun 2010; PERDA No. 11 Tahun 2010; PERDA No. 12 Tahun 2010; PERDA No. 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2012. Jenis Pajak yang dibebaskan meliputi: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak reklame; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak parkir; h. Pajak air tan ah; i. Pajak sarang burung walet; dan j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Permohonan pembebasan Pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan: a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembebasan Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala BPPDRD. Pemberian pembebasan Pajak tidak dapat dilakukan bersamaan dalam 1 (satu) masa Pajak.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020. 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521