Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2019

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tunjangan Kerja Daerah adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS yang penghitungannya menggunakan metode FES dan pembayarannya didasarkan atas capaian kinerja (prestasi kerja dan perilaku kerja) dan diberikan berdasarkan disiplin kerja. PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji ketiga belas, Tunjangan Keija Daerah ketiga Belas dan Tunjangan Keija Daerah Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2019 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

21 Mei 2019

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2019

Tanggal Berlaku

22 Mei 2019

Sumber

BD.2019 NO.15

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 366 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwali No 15 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tunjangan-pemberian
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2019 NO.15
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil] Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Kerja Daerah Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2019; PERWALI No. 31 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERWALI No. 2 Tahun 2018. Tunjangan Kerja Daerah adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS yang penghitungannya menggunakan metode FES dan pembayarannya didasarkan atas capaian kinerja (prestasi kerja dan perilaku kerja) dan diberikan berdasarkan disiplin kerja. PNS, CPNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji ketiga belas, Tunjangan Keija Daerah ketiga Belas dan Tunjangan Keija Daerah Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019. mengubah PERWALI No. 31 Tahun 2017 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521