Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas, perlu membentuk forum Germas dan Focal Point, Forum Germas dan Focal Point merupakan lembaga non struktural. Susunan keanggotaan forum Germas dan Focal Point ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Germas dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

28 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

29 Januari 2019

Tanggal Berlaku

29 Januari 2019

Sumber

BD.2019 NO.7

Subjek

KESEHATAN - PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 437 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No 7 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

hidup sehat-gerakan masyarakat

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2019 NO.7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

ABSTRAK:

a. bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan ke arah yang lebih sehat, perlu menggalakkan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat; b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, diperlukan Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Balikpapan; c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Wali Kota melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Gerakan masyarakat Hidup Sehat;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 tahun 2015; Permen PPN/Kepala BAPPENAS No. 11 Tahun 2017; PERGUB No. 55 Tahun 2017.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas, perlu membentuk forum Germas dan Focal Point, Forum Germas dan Focal Point merupakan lembaga non struktural. Susunan keanggotaan forum Germas dan Focal Point ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Germas dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521