Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2021

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja dimaksudkan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi: a. ruangan kantor; b. perlengkapan kantor; c. rumah dinas; dan d. kendaraan dinas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

11 Oktober 2021

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 44

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 407 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

44 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SARANA DAN PRASARANA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpes No 33 Tahun 2020; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri no 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Lamongan No 4 Tahun 2018. Penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja dimaksudkan untuk: a. kelancaran proses pekerjaan; b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai; c. memudahkan komunikasi; d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi: a. ruangan kantor; b. perlengkapan kantor; c. rumah dinas; dan d. kendaraan dinas.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2021

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT