Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2021

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Lamongan TA 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: Jumlah Pendapatan Rp2.838.272.21 l. 782,49; Jumlah Belanja Rp2.823.137.926. l 14,77; Surplus / (Defisit) Rp 15.134.285.667, 72; Jumlah Pembiayaan Neto Rp 36.290.160.938,77; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 51.424.446.606,49

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Lamongan TA 2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

06 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

06 Agustus 2021

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 37

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 463 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

37 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB LMG TA 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 37
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Lamongan TA 2020
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965. UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagairnana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagairnana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 8 Tahun 2006; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2018; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 73 Tahun 2015; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab. Lamongan No 11 Tahun 2007; Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2009; Perda Kab. Lamongan No 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 10 Tahun 2016; Perda Kab. Lamongan No 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2017; Perda Kab. Lamongan No 15 Tahun 2010; Perda Kab. Lamongan No 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Lamongan No 19 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Lamongan No 9 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 19 Tahun 2010; Perda Kab. Lamongan No 21 Tahun 2010; Perda Kab. Lamongan No 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 8 Tahun 2015; Perda Kab. Lamongan No 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 3 Tahun 2020; Perda Kab. Lamongan No 24 Tahun 2010; Perda Kab. Lamongan No 26 Tahun 2010; Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2012; Perda Kab. Lamongan No 15 Tahun 2012; Perda Kab. Lamongan No 16 Tahun 2012; Perda Kab. Lamongan No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 14 Tahun 2017; Perda Kab. Lamongan No 10 Tahun 2017; Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018; Perda Kab. Lamongan No 20 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lamongan No 2 Tahun 2020; Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 5 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 6 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 7 Tahun 2019; Perda Kab. Lamongan No 9 Tahun 2021. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: Jumlah Pendapatan Rp2.838.272.21 l. 782,49; Jumlah Belanja Rp2.823.137.926. l 14,77; Surplus / (Defisit) Rp 15.134.285.667, 72; Jumlah Pembiayaan Neto Rp 36.290.160.938,77; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 51.424.446.606,49
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2021

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Lamongan TA 2020

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT