Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 5 Tahun 2010

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 5/5/2010

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN BARANG MILIK DAERAH BAB III ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN BAB V PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PENGHAPUSAN BAB X PEMINDAHTANGANAN BAB XI KETENTUAN PENJUALAN BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 5/5/2010

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

05 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

05 Mei 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2010 /No. 5, LL 28 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 435 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 05 Tahun 2010 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KETENTUAN
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2010 /No. 5, LL 28 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 5/5/2010
ABSTRAK:	a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Muna 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkal ll di Suiawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1922); 2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor-tg Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1957 Nomor 158); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 1M, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2013); 4. Undang-undang Nom or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negari Republif lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran ttegarj Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor rc Tahun 2AA4 tentang Pembentukan Peraturan perunding-rnd-angan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 15 tlhun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggrlng lawiU Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesil Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegariRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Refiuilik ]ndonesia Nomor 4497') sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembarran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4438); 10. peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan _Kendaraan perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2967); 11. peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran ruegira Republik lndonesia Nomor 3573) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 64, fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 515); 12. peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3643); 13. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503); 14. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 15. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4095); 16. peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609); 17. Keputusan Menteri Dalim Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru dibentuk; _ 18. Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem lnformasi Manajemen Barang Daerah; 19. Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; 20. Keputusan Menteri Oatam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 21. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria Pemerintahan Daerah; 22. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 23. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah; 25. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; 26. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 27. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN BARANG MILIK DAERAH BAB III ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN BAB V PENERIMAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PENGHAPUSAN BAB X PEMINDAHTANGANAN BAB XI KETENTUAN PENJUALAN BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521