Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 25 Tahun 2021

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Kedudukan; III. Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan; IV. Tugas, Fungsi dan Wewenang; V. Pelayanan Penanganan Pengaduan; VI. Hak dan Kewajiban Penerima Pelayanan; VII. Sarana Pengaduan; VIII. Petugas Pelaksana Pelayanan Pengaduan; IX. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan; X. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan; XI. Ketentuan Lain-Lain; XII. Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 25 Tahun 2021 tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ngada

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Bajawa

Tanggal Penetapan

13 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2021

Tanggal Berlaku

13 Juli 2021

Sumber

BD. 2021/No. 25

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ngada

Bidang

Halaman ini telah diakses 195 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NGADA NO 25 TAHUN 2021.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

layanan - pengaduan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2021/No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

a. bahwa sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan, masing-masing penyelenggara pelayanan publik harus memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara layanan sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat; b. bahwa salah satu syarat dalam penyelenggaan pelayanan publik, setiap penyelenggara layanan wajib membuat mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan dari masyarakat penerima layanan; c. bahwa pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat-Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 69 Tahun 1958; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 5 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 25); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Tujuan dan Kedudukan; III. Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan; IV. Tugas, Fungsi dan Wewenang; V. Pelayanan Penanganan Pengaduan; VI. Hak dan Kewajiban Penerima Pelayanan; VII. Sarana Pengaduan; VIII. Petugas Pelaksana Pelayanan Pengaduan; IX. Tata Cara Penyelesaian Pengaduan; X. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan; XI. Ketentuan Lain-Lain; XII. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
10 halaman; 1 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 25 Tahun 2021

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT