Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2020

Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PEMANTAUAN TLHP BPK DAN TLHP APIP BAB III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TLHP BAB VI PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP BAB VII STATUS TLHP BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BAB IX RAPAT KOORDINASI BAB X PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor ...

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 673 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:	dalam rangka tertib dan kelancaran penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diperlukan suatu pedoman pemantauan; berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dan memberikan jawaban/penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemenatauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEDOMAN PEMANTAUAN TLHP BPK DAN TLHP APIP BAB III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TLHP BAB VI PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP BAB VII STATUS TLHP BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BAB IX RAPAT KOORDINASI BAB X PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2020

Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT