Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 41 Tahun 2021

Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Aplikasi Sistem Reses dan Risalah Berbasis Elektronik 5. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karang Asem Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Amlapura

Tanggal Penetapan

14 September 2021

Tanggal Pengundangan

14 September 2021

Tanggal Berlaku

14 September 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 41

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karang Asem

Bidang

Halaman ini telah diakses 266 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 41 TH 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN-BUPATI-KABUPATEN-KARANGASEM-SISTEM-RESES-DAN-RISALAH-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-BERBASIS-ELEKTRONIK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di dalam penyaringan aspirasi masyarakat, serta pelayanan fasilitasi kegiatan pada tahap akhir rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas diperlukan Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagai pedoman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel perlu adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Aplikasi Sistem Reses dan Risalah Berbasis Elektronik 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021. Isi 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 41 Tahun 2021

Sistem Reses dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT