Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB III PRODUK HUKUM DAERAH BAB IV PERENCANAAN BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII FASILITASI DAN EVALUASI BAB IX NOMOR REGISTER BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENFIKASI BAB XI PENYEBARLUASAN BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

18 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2021

Tanggal Berlaku

18 Juni 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 18

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 731 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; Bahwa mekanisme pembentukan produk hukum di Kabupaten Bulungan dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, evaluasi, dan penyebarluasan, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya; dan Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun peraturan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB III PRODUK HUKUM DAERAH BAB IV PERENCANAAN BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN BAB VII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BAB VIII FASILITASI DAN EVALUASI BAB IX NOMOR REGISTER BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENFIKASI BAB XI PENYEBARLUASAN BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. 54 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2021

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT