Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2021

Bantuan Polisi Pamong Praja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Kedudukan tugas dan fungsi Banpol PP; 2. Wewenang, kewajiban dan hak; 3. Struktur satuan tugas dan tata kerja; 4. Pakaian Dinas; 5. Pembinaan; dan 6. Pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Polisi Pamong Praja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

06 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

06 Mei 2021

Tanggal Berlaku

06 Mei 2021

Sumber

BD.2021/No.617

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 373 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan No. 15 Tahun 2021 ttg Bantuan Polisi Pamong Praja.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bantuan polisi pamong praja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/No.617

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Polisi Pamong Praja

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, dan tentram serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan masyarakat yang kondusif, diperlukan peran dari satuan polisi pamong praja; b. bahwa satuan polisi pamong praja yang salah satu tugas dan fungsinya adalah dalam penegakan peraturan daerah dan memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat saat ini memiliki keterbatasan jumlah personel sehingga diperlukan tenaga bantuan dalam pelaksanaan tugasnya; c. bahwa pelaksanaan tugas bantuan pengamanan sebelumnya adalah dengan adanya keberadaan satuan pengamanan, sehingga dalam upaya mendukung program dan sinergitas tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja maka perlu mengubah nomenklatur satuan pengamanan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; Peraturan Bupati Katingan Nomor 85 Tahun 2016;
1. Kedudukan tugas dan fungsi Banpol PP; 2. Wewenang, kewajiban dan hak; 3. Struktur satuan tugas dan tata kerja; 4. Pakaian Dinas; 5. Pembinaan; dan 6. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2021

Bantuan Polisi Pamong Praja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT