Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2021

Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021; 1. Ketentuan Umum; 2. Tanah Aset yang belum memiliki Legalitas; 3. Tanah Aset yang berupa SPPFBT/SEGEL/SPORADIK; 4. Tanah Aset yang sudah Sertipikat taoi belum Atas Nama Pemerintan Daerah; 5. Tanah Aset yang sudah Bersertipikat tapi belum sesuai Peruntukannya; 6. Percatatan Sertipikasi; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Batulicin

Tanggal Penetapan

30 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

30 Juli 2021

Tanggal Berlaku

30 Juli 2021

Sumber

BD.2021/No.24

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Bidang

Halaman ini telah diakses 897 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 24 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tata cara percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2021/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan legalitas kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan sertipikasi tanah aset yang tercatat di dalam KIB Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa Pembiayaan sertipikasi tanah aset Pemerintah Daerah yang tercatat di dalam KIB A Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, sehingga tata cara percepatan sertipikasinya perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021; 1. Ketentuan Umum; 2. Tanah Aset yang belum memiliki Legalitas; 3. Tanah Aset yang berupa SPPFBT/SEGEL/SPORADIK; 4. Tanah Aset yang sudah Sertipikat taoi belum Atas Nama Pemerintan Daerah; 5. Tanah Aset yang sudah Bersertipikat tapi belum sesuai Peruntukannya; 6. Percatatan Sertipikasi; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2021

Tata Cara Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT