Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tambahan Penghasilan adalah pendapatan Bupati dan Wakil Bupati selain gaji yang didasarkan pada beban kerja dan resiko kerja. Tujuan diberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tambahan Penghasilan Kepala Daerah sebesar Rp 40.000.000,- sedangkan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 32.000,000,-, yang diberikan perbulan sesuai dengan kemampuan likuiditas keuangan daerah melalu APBD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Penajam

Tanggal Penetapan

20 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

20 Februari 2017

Tanggal Berlaku

20 Februari 2017

Sumber

BD No 4 tahun 2017

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 154 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati No. 4 Thn 2017 ttg TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tunjangan tambahan penghasilan - kepala daerah - wakil kepala daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD No 4 tahun 2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Ketentuan Pasal I Angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Kepala daerah mempunyai tugas, antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dan Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak keuangan meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta tugas dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibantu oleh Wakil Kepala Daerah; d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993, yang menyebutkan bahwa Selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan; e. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan Tambahan Penghasilan Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dnegan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 25) yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d serta mengingat begitu luasnya, tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah termasuk tugas dan tanggungjawab Wakil Kepala Daerah diperlukan semangat, motivasi dan kinerja yang maksimal untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
UU No 7 tahun 2002; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 9 tahun 1980; PP No 58 tahun 2005; Permendagri NO 13 tahun 2006
Tambahan Penghasilan adalah pendapatan Bupati dan Wakil Bupati selain gaji yang didasarkan pada beban kerja dan resiko kerja. Tujuan diberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tambahan Penghasilan Kepala Daerah sebesar Rp 40.000.000,- sedangkan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 32.000,000,-, yang diberikan perbulan sesuai dengan kemampuan likuiditas keuangan daerah melalu APBD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2017

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT