Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pati

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi 6 (enam) bidang, yaitu : a. SPM bidang Pendidikan; b. SPM bidang Kesehatan; c. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan f. SPM bidang Sosial. Jenis Pelayanan Dasar berdasarkan bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan kesetaraan; d. pelayanan kesehatan ibu hamil; e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; f. pelayanan kesehatanbayi baru lahir; g. pelayanan kesehatan balita; h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus); p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; s. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; t. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; u. pelayanan informasi rawan bencana; v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; w. pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana; x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; z. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Perangkat Daerah pengampu SPM wajib mengintegrasikan indikator penerima layanan SPM berdasarkan peraturan Kementerian teknis masing-masing dengan indikator dokumen perencanaannya sesuai dengan prioritas rencana program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.