Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2020

Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk menandatangani Keputusan dan surat-surat Bidang Kepegawaian. Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

10 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2020

Tanggal Berlaku

10 Februari 2020

Sumber

BD.2020/NO.7: 13 HLM

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 315 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANDATANGANAN - Kepegawaian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/NO.7: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian
ABSTRAK:	Bupati sebagai pejabat Pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya (UU No.30 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) hurup f) dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.45 tahun 1990 ; PP No.16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.40 Tahun 2010; PP No.97 Tahun 2000 sebgaimana telah diubah dengan PP No.54 Tahun 2003; PP No.98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 tahun 2002 ; PP No.99 Tahun 2000 sebagaiman telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016 ; PP No.11 Tahun 2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016. Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk menandatangani Keputusan dan surat-surat Bidang Kepegawaian. Bupati Kutai Barat Mendelegasikan Wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020. 13 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2020

Pendelegasian Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT