Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. perencanaan SPBE; b. percepatan pelaksanaan SPBE; c. keabsahan dokumen Elektronik; d. sistem pengamanan Informasi; dan e. pelayanan publik berbasis SPBE f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

11 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

11 Februari 2019

Tanggal Berlaku

11 Februari 2019

Sumber

BD.2019/NO.7: 14 HLM

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 7 Tahun 2019 ttg Pelaksanaan SPBE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SPBE
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.7: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPEB, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan SPEB perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh OPD. Untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPEB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2012; PP No.95 tahun 2018; dan, PermenpanRB No.5 tahun 2018. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. perencanaan SPBE; b. percepatan pelaksanaan SPBE; c. keabsahan dokumen Elektronik; d. sistem pengamanan Informasi; dan e. pelayanan publik berbasis SPBE f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 14 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT