Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

ADK digunakan untuk: a. pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagi kampung yang ADK nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% ( lima puluh perseratus) bagi Kampung yang ADK nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) dari jumlah ADK yang diterima; dan b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

16 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

16 Mei 2017

Tanggal Berlaku

16 Mei 2017

Sumber

BD.2017/NO.14: 15 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 329 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 14 Tahun 2017 ttg Pedoman ADK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan - adk

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14: 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung

ABSTRAK:

Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung dan salah satu sumber pendapatan kampung adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.79 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.2 Tahun 2015; Perpres No.12 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendes PDTT No.5 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
ADK digunakan untuk: a. pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagi kampung yang ADK nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% ( lima puluh perseratus) bagi Kampung yang ADK nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) dari jumlah ADK yang diterima; dan b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT