Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan daerah kabupaten jombang tentang retribusi perizinan tertentu meliputi ketentuan umum; asas; maksud dan tujuan; Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis Retribusi Perizinan Tertentu; b. wilayah pemungutan; c. pemungutan, pembayaran, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu; d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perizinan tertentu; e. penagihan Retribusi Perizinan Tertentu; f. pemeriksaan; g. insentif pemungutan; h. penyidikan; i. keten tuan pidana; dan J. ketentuan penutup.:

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

24 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

24 Agustus 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 423 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 6 TH 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Jombang dan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan; b. bahwa berdasarkan 'amanat Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Perizinan Tertentu; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ten't ang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu dilakukan penyesuaian atas tarif retribusi dalam rangka mewujudkan penyederhanaan/ simplifikasi regulasi serta efektifitas dan efisiensi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang No111or 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nbmor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Eeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019
peraturan daerah kabupaten jombang tentang retribusi perizinan tertentu meliputi ketentuan umum; asas; maksud dan tujuan; Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. jenis Retribusi Perizinan Tertentu; b. wilayah pemungutan; c. pemungutan, pembayaran, keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu; d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi perizinan tertentu; e. penagihan Retribusi Perizinan Tertentu; f. pemeriksaan; g. insentif pemungutan; h. penyidikan; i. keten tuan pidana; dan J. ketentuan penutup.:

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka: 1. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek; '· 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 36 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT