Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021

Satu Data Indonesia Kabupaten Pati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Satu Data Indonesia Kabupaten Pati harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data; b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata; c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. konsep; b. definisi; c. klasifikasi; d. ukuran; dan e. satuan. Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Pati dilaksanakan oleh : a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat daerah; c. Walidata tingkat daerah; dan d. Produsen Data tingkat daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas : a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Pati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pati

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pati

Tanggal Penetapan

30 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2021

Tanggal Berlaku

30 Januari 2021

Sumber

BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.6

Subjek

ARSIP - PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pati

Bidang

Halaman ini telah diakses 686 kali

FILE-FILE PERATURAN

6__PERBUP_NO__6_TH_2021_TTG_SATU_DATA_INDONESIA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 96)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

data-indonesia-kabupaten

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Pati

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Satu Data Indonesia Kabupaten Pati harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data; b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata; c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. konsep; b. definisi; c. klasifikasi; d. ukuran; dan e. satuan. Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Pati dilaksanakan oleh : a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat daerah; c. Walidata tingkat daerah; dan d. Produsen Data tingkat daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas : a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data Statistik Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2021

Satu Data Indonesia Kabupaten Pati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT