Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 54 Tahun 2018

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada peraturan bupati ini diatur tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara, meliputi: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Informasi dan verifikasi kerugian daaerah; d. SKTJM; e. Pembebanan kerugian daerah sementara; f. Penetapan batas waktu; g. Pembebanan kerugian daerah; h. Pelaksanaan surat keputusan pembebanan; i. Penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan Ex Officio; j. Laporan pelaksanaan surat keputusan pembebanan; k. Kadaluwarsa; dan l. Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

05 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

10 Desember 2018

Tanggal Berlaku

10 Desember 2018

Sumber

BD.2018/No.54

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 352 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 54 THN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KERUGIAN DAERAH-TATA CARA PENYELESAIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
ABSTRAK:	Kekayaan daerah merupakan unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel; Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian Kerugian Daerah. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.5 Tahun 1997; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007. Pada peraturan bupati ini diatur tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara, meliputi: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Informasi dan verifikasi kerugian daaerah; d. SKTJM; e. Pembebanan kerugian daerah sementara; f. Penetapan batas waktu; g. Pembebanan kerugian daerah; h. Pelaksanaan surat keputusan pembebanan; i. Penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan Ex Officio; j. Laporan pelaksanaan surat keputusan pembebanan; k. Kadaluwarsa; dan l. Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018. Verifikasi kerugian negara dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani kerugian negara yang sudah ada atau oleh Inspektorat, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 24 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521