Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perhubungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.Terdiri dari VII Bab, dan 13 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kewenangan, Bab III Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Lokal, Bab IV Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Bab V Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Bab VI Perlakuan Khusus, Bab VII Koordinasi, Bab VIII Kerjasama dan Kemitraan, Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Bab X Peran Serta Masyarakat, Bab XI Larangan, Bab XI Larangan, Bab XII Sanksi Administrasi, Bab XIII Penyidikan, Bab XIV Ketentuan Pidana, Bab XV Ketentuan Peralihan, Bab XVI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

01 April 2021

Tanggal Pengundangan

01 April 2021

Tanggal Berlaku

01 April 2021

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1279 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMO5 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	a.bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan perhubungan diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi daerah di sektor perhubungan; c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O08 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 22 Tahur: 2009 tentang L,alu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 122, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2OO9 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 26, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1l tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 20ll tentang Manqiemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan r alulintas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O11 tentang Forum l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Peraturan Pemerintah Nomor 8O Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 260, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2Ol7 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122). PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.Terdiri dari VII Bab, dan 13 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kewenangan, Bab III Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Lokal, Bab IV Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Bab V Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Bab VI Perlakuan Khusus, Bab VII Koordinasi, Bab VIII Kerjasama dan Kemitraan, Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Bab X Peran Serta Masyarakat, Bab XI Larangan, Bab XI Larangan, Bab XII Sanksi Administrasi, Bab XIII Penyidikan, Bab XIV Ketentuan Pidana, Bab XV Ketentuan Peralihan, Bab XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. Tidak Ada Tidak Ada 45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perhubungan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT