Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2020

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TF,NTANG TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAJ NEGERl SlPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 6 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawal negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten tulungagung. meliputi perubahan pasal 5 terkait komposisi besaran TPP dan Alokasi TPP; perhitungan tingkat kehadiran; besaran TPP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 49 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TF,NTANG TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAJ NEGERl SlPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tulungagung
Nomor
49
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Tulungagung
Tanggal Penetapan
27 Juli 2020
Tanggal Pengundangan
27 Juli 2020
Tanggal Berlaku
27 Juli 2020
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 49
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Bidang
Halaman ini telah diakses 240 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Tulungagung No. 6 Tahun 2020 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan