Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2021

Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, sasaran dan prinsip, kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM, pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sekayu

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2021

Sumber

BD.2021/No.99

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 384 kali

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 99-PEDOMAN PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemberdayaan-forum-masyarakat

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD.2021/No.99

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bersama Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/ Walikota, dan pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan/Desa dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Camat. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan diIimpahkan kepada Camat serta penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah. Kewaspadaan dini di KabupatenjKota menjadi tugas dan tanggung jawab BupatijWali Kota dan kewaspadaan dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat. Untuk itu perlu menetapkan Perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERBER MENAG No. 9 Tahun 2006 dan MENDAGRI No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2019; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2020; PERBUP No. 95 Tahun 2016; PERBUP No. 42 Tahun 2017; PERBUP No. 81 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, sasaran dan prinsip, kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM, pemberdayaan FKUB, FPK dan FKDM, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Hal-hal yang be1um diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pe1aksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
17 hlm, Lampiran : 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2021

Pedoman Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT