Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur No. 30 Tahun 2016

Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, BAB III BENTUK, ISi, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK, BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK, BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, BAB VI PENGURANGAN PAJAK, BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATlF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, BAB VIII PEMERIKSAAN, BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN, BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2016

Sumber

BD.2016 / NO.30

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No.30 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016 / NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	a bahwa pernerintah daerah dalarn menjalankan fungsi Pembinaan , Pengendahan dan Pengawasan yang di da sarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaaan. kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandasan pada kelayakan penambangan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis, dan lingkungan derigan mengikutsertakan para pelaku pembangunan dibidang pertambangan sehingga akhirnya dihasilkan output dan outcome yang positif; b. bahwa untuk mernberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Air Tarrah di daerah agar pelaksananya lebih tertib lagi, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur. l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822): 2. Undang-Undang Nornor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitra Urusan Piutang Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1960 Nornor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104): 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209j; 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1987); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517); sebagaimana Lelah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Undang-Undang nomor 28 Tah un 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4959); 10. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); 11. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 12. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nornor 5 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Bukan Perijinan Kepada Kepala SKPD; 15. Peraturan Daerah Kabuparen Kolaka Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03). BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, BAB III BENTUK, ISi, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK, BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK, BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, BAB VI PENGURANGAN PAJAK, BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATlF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, BAB VIII PEMERIKSAAN, BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN, BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016. 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur No. 30 Tahun 2016

Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT