Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2020

Penggunaan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik, bertujuan untuk: a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik; d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap Implementasi Sistem Elektronik; dan e. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kota Samarinda

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Samarinda

Tanggal Penetapan

30 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2020

Tanggal Berlaku

30 Januari 2020

Sumber

BD.2020/No.78

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Samarinda

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD. 78 Perwali No.13 Th.2020 Ttg Penggunaan Sertifikat Elektronik.Salinan.blm print.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SERTIFIKAT ELEKTRONIK-PENGGUNAAN
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2020/No.78
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:	Untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal; Untuk menjawab kebutuhan tersebut diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan. UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014. Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik, bertujuan untuk: a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; c. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik; d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap Implementasi Sistem Elektronik; dan e. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. 13 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2020

Penggunaan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT