Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2006

Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB II NAMA, OBYEK, RETRIBUSI DAN GOLONGAN BAB III TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGUNA JASA BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN SRUKTUR SERTA BESARNYA RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB VII SURAT PENDAFTARAN BAB V PENETAPAN TARIF BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X BIAYA PEMUNGUTAN / INTENSIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

17 Juli 2006

Tanggal Pengundangan

18 Juli 2006

Tanggal Berlaku

18 Juli 2006

Sumber

BD.2006 / NO.30

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 646 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.30 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2006
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2006 / NO.30
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa fasilitas sisi darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari yang telah dibangun atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dioptimalkan pemanfaatannya; b. bahwa untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Pengguna Jasa dan fasilitas terminal Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendan guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban serta untuk menutupi besarnya biaya penyediaan jasa pelayanannya, perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas dimaksud; c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendai; 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18Tahunl 997 Tentang pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntahan Daerah Menjadi Undang-undarig (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemenntah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940); 6. Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara tahun 2001 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146 9. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Keputusan Menteri Dalam Negei Nomor 174 tahun 1997 Tanggal Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; BAB II NAMA, OBYEK, RETRIBUSI DAN GOLONGAN BAB III TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGUNA JASA BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN SRUKTUR SERTA BESARNYA RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI BAB VII SURAT PENDAFTARAN BAB V PENETAPAN TARIF BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X BIAYA PEMUNGUTAN / INTENSIF BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2006. 6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521