Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2007

Penetapan Upah Minimum Kota Kendari Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2008

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2008

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

15 Desember 2007

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2007

Tanggal Berlaku

02 Januari 2008

Sumber

BD.2007 / NO.28

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 604 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.28 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN
2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2007 / NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penetapan Upah Minimum Kota Kendari Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2008
ABSTRAK:	a. bahwa sesua pasal 89 ayat (3) Undang-undang b c . . Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Pasal 3,4, dan 8 Keputusari Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 2261/MEN/2000 tentang perubahan pasal (1), pasal (2), pasal (3), pasal (4), pasal (11), pasal (20), dan pasal (21), Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor: PER. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum , Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Usulan Dewan Pengupahan Propinsi dan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/ Kota; bahwa Peraturan Walikota Kendari Nomor 1884.1 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoal Kota Kendan Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, untuk itu perlu ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan sekarang; bahwa kondisi perekonomian Kota Kendari saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral , maka perlu Penetapan Upah Minimum/Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL); bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a,b dan c tersebut diatas maka perlu menetpkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang * penetapan Upah Minimum/Upah Minimum Sektoral Kota Kendari. Perusahaan dilarang memberikan Upah lebih rendah dan Upah Minimum Kota Kendari atau Upah Minimum Sektoral Kota Kendari yang ditetapkan dalam peraturan ml sesual maksud Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 (ayat 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: PER.01/MEN/1999 tanggal 12 Januai 1999 tentang Upah Minimum; 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Pip Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593). 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). 6. Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum; 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapalan kebutuhan hidup layak. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2008. Peraturan Walikota Kendai Nomor: 1884.1 Tahun 2006 tentang Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2007 3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521