Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2007

Biaya Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR BAB II PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH PROVINS BAB IV BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN BAB V KETENTUAN PEUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

02 Juli 2007

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2007

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2007 / NO.17

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 603 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.17 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

biaya

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD.2007 / NO.17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan negara bagi Gubernur/ Wakil Gubernur. Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi, dipandang perlu mengatur besarnya biaya perjalanan dinas jabatan Gubernur/wakil Gubernur. Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2681); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomon 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206 Lembaran Negara Republik Indonesia 3952); , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peneintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . Peraturan Peneintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaan Negaa Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaan Negaa Republik Indonesia Nomor 4165); 10. Peatuan Penerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peatuan Peneintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 12. Peratunan Penerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntahan Antaa Penerintah, Penerintah Daerah Provinsi, Dan Penerintah Daeah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peratuan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK . 02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaan 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Peangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah bebeapa kali diubah dan terakhir dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001; 17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah; 18. Peraturan Daeah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggaa Tahun Anggaran 2007. 20. Peatuan Gubernur Sulawesi Tenggaa No. 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Semua Instansi dan Lembaga yang mengelola APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR BAB II PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH PROVINS BAB IV BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN BAB V KETENTUAN PEUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara khusus yang mengatur perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi
4 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521