Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2007

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III PELAKSANAAN APBD BAB IV PELAKSANAA KEUANGAN DAERAH BAB V HONORARIUM / UPAH BAB VI BIAYA BEKERJA DILUAR JAM DINAS / LEMBUR BAB VII PERJALANAN DINAS BAB VIII KOORDINASI BAB IX DOKUMENTAS PEMBANGUNAN FISIK BAB X PELAPORAN BAB XI PERGESERAN ANGGARAN BAB XII PERTANGGNG JAWABAN APBD BAB XIII PEMBINAAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

02 Juni 2007

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2007

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2007 / NO.15

Subjek

APBD - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.15 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2007

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2007 / NO.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka tertib dan efektiitas pengololan \ anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang penetapam peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang pembentukan daeah tingkat 1 Sulawesi Utaa-Tengah dan Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) 2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 3 4 5 6 7 8 . . . . . . Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 N0.75 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 N0.75 , (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 , lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Tambahan 2003 Nomor 47, Tambahan lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , , Tentang Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); . Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daearah yang diotonomi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tam bahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) 13. Peraturan Pemeintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578); 14. Peraturan Pemeintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahu 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemeintah , Sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Pemerintah Presiden No . Tahun 2006. 17. Keputusan Mentei Keuangan Nomor 7/KMK/02//2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Pejabat Negeri , Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK . tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007; 21. Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 21/PMK . 05/ 2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil 22. Peraturan Mentei Keuangan Nomor 22/PM K.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negei Sipil; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah; 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pernberdayaan Ekonomi Kerakyatan; 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001; 26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III PELAKSANAAN APBD BAB IV PELAKSANAA KEUANGAN DAERAH BAB V HONORARIUM / UPAH BAB VI BIAYA BEKERJA DILUAR JAM DINAS / LEMBUR BAB VII PERJALANAN DINAS BAB VIII KOORDINASI BAB IX DOKUMENTAS PEMBANGUNAN FISIK BAB X PELAPORAN BAB XI PERGESERAN ANGGARAN BAB XII PERTANGGNG JAWABAN APBD BAB XIII PEMBINAAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksnaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara
28 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521